Politic

Golongan Karya, Partai Pohon Cemara

Ke mana angin berembus, kesitu ia bergerak. Itulah pohon cemara, pohon yang elok dipandang bila ia sedang menari ria karena embusan angin sakal. Hal ini jug terjadi dalam perpolitikan tanah air, ketidakkonsistenan partai politik baru saja dipentaskan oleh Partai Golongan Karya melalui sekertaris Jenderall DPP, Idrus Mahram.

Partai Golkar yang selama ini menjadi selingkuhan (koalisi) partai penguasa, Demokrat, berpaling ke lain hati. Mengusung kepentingan rakyat, partai Golkar menggelar jumpa pers dan membacakan keputusan bahwa harga BBM untuk sekarang ini belum layak untuk dinaikan dan keputusan yang kedua dari empat keputusan partai Golakar itu menyatakan bahwa kenaikan harga BBM bukan domain partai Golkar, itu domain pemerintah. Golakr hanya mengkritisi dan tetap mempertahankan BBM bersubsidi.

Mari kita lihat bersama kejanggalan ini di satu sisi bahwa sekarang belum waktunya BBM untuk dinaikan , berarti ada kemungkinan  setelah tanggal 1 April ‘12 akan terjadi kenaikan harga BBM. Yang kedua, bahwa menaikan harga BBM bukanlah domain partai Golkar. Hal  ini benar, tetapi di parlemen partai Golkar memiliki daya tawar untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Jadi, penolakan partai Golkar terhadap kenaikan harga BBM merupakan keputusan yang masih abu-abu dan sarat akan kepentingan, maka masyrakat jangan lengah.

Pertanyaan-pertanyan besar adalah; Ada apa dengan partai yang berlambang pohon beringin ini? Mengapa kemudian bersikap seperti pohon cemara? Sungguhkah partai Golkar menolak kenaikan harga BBM? Perlukah masyarakat percaya dengan ketidakkonsistenan partai Golkar? Apa motivasi partai Golkar memanipulasi perjuangan rakyat Indonesia?

Siapa pun yang melek politik pasti sangat mengerti bahwa politik  bukanlah sebuah keadaan aman. Thomas Hobbes, filsuf Inggris, dengan tegas dalam filsafat politiknya berpendapat bahwa state of nature manusia adalah jahat dan berkepentinga diri, sehingga pentingnya kontrak sosial untuk menghindari kecendrungan-kecendrungan alamiah manusia.

Partai Golkar pun melakukan hal yang sama, bahwa untuk mengamankan posisinya dalam pemerintahan harus mengikat kontrak dalam sebuah koalisi. Koalisi atau kontrak ini bukan tidak mungkin akan dilanggar bila kebijakan-kebijakan yang terjadi dikemudian hari merugikan partai Golakar.

Rencana peerintah untuk menaikan harga BBM pada awalnya medapat sinyal yang baik dari partai Golkar sebagai partai koalisi. Tapi seiring perjalanan waktu, gelombang penolakan kenaikan harga BBM yang begitu massif di seluruh tanah air membuat partai Golkar berpikir ulang untuk sepakat dengan pemerintah. Di sini jelas kesepakatan kontrak dilanggar. Partai Golakar kembali kepada state of nature; berkepentingan diri. Keputusan untuk menolak kenaikan harga BBM pun menjadi langkah strategis untuk memanipulasi pemikiran publik.

Bagi Carll Schmitt, seorang filsuf Jerman yang hidup di zaman NAZI, dikotomi kawan-lawan merupakan sebuah situsi politik. Tidak ada nuansa politik dalam keadaan yang damai. Bahkan bila keadaan damai sekalipun penting untuk menciptakan sebuah friksi atu ketegangan. Golkar, dalam hal ini juga membenarkan pemikiran politik ‘vocational’ Carll Schmitt, bahwa terus menjadi sahabat bagi penguasa tidak memiliki tantangan dalam berpolitik sehingga langkah ‘menolak kenikan harga BBM’ sangat strategis untuk memainkan peran dalam bernegara.

Secara teoritis, partai Gokar mempraktikan teori di atas, tetapi sebenarnya partai Golkar tengah memperagakan ketidak konsistenan, ketidak jujuran dan kebohongan publik tentunya. Setelah Gelombang penolakan masyarakat menggelora, seolah-olah saat itu baru mereka disadarkan bahwa menaikan harga BBM bersubsisi adalah kejahatan negara terhadap rakyatnya. Lalu tanpa rasa bersalah mendeklarasikan  penolakan yang tidak tegas, funny!

Daya kritis mahasiswa dan masyarkat dalam hal kebijakan partai Golkar harus terus menyala. Golkar adalah partai politik yang oportunis. Di mana keadaan yang menguntungkannya maka dia akan berpiha di sana. Penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang bersubsisi jelas bukan proyek partai Golkar. Partai beringin ini sangat ‘licin’ sehingga kerap juga menjadi ‘partai cemara’, bergerak ke mana angin berembus.

Percaya kepada partai politik yag tidak berpendirian teguh jelas sebuah kesalah besar yang dilakukan oleh rakyat. Rakyat wajib lebih cerdas dari ketololan partai politik. Rakyat wajib lebih serius dari ketidakseriusan partai politik. Baik tidaknya kehidupan masyarakat Indonesia sama sekali terlepas dari keberadaan partai politik yang menjamur di negeri ini. Pemerintah dan lembaga tinggi negara di negeri ini hanyalah perpanjangan tangan pihak asing yang ingin mengeruk seluruh sumber daya yang ada di negeri kita.

Penolakan partai Golkar terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi jelas memiliki motivasi yang buruk. Mencari perhatian masyarakat dengan asumsi dasar bahwa rakyat masih percaya kepada partai Golkar. Jelas, ini sebuah manipulasi politik yang sangat buruk, horor. Motivasi lain adalah ‘partai cemara’ ini hendak membendung gelombang demonstran yang akan menduduki kantor DPR RI sejak pagi menjelang  paripurna proposal pemerintah ini di Parlemen.

Saya pikir, sudah tidak ada alasan bagi masyarakat dan mahasiswa untuk menerima kenaikan harga BBM bersubsidi.  Jika pemerintah ngotot untuk tetap menaikan harga BBM , maka pertanyaannya adalah demi kebaikan siapa harga BBM ini dinaikan? Bukankah masyarakat telah dan akan begitu menderita oleh rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut?

Nicolo Machiavelli, seorang filsuf politik dari Florence, Italy, memiliki pandangan politik yang sangat radikal untuk kebaikan sebuah negara. Bahwa deliberasi itu hanyalah  wasting time, tidak efektif. Seorang penguasa harus memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu demi kebaikan negara. Walaupun pemikiran politik Machiavellian ini sangat radikal dan hanya berlaku untuk sebuah negara monarki, di mana kediktatoran masih bercokol, pemikirannya masih sarat akan nilai-nilai etis.

Penguasa bisa bertindak apa saja demi kebaikan sebuah negara, termasuk menghabisi orang atau sekelompok orang yang memungkinkan kehancuran atau terhambatnya kepentingan umum. Tapi, permikiran ini tidak lepas begitu saja. Pemikirannya tersebut juga diikuti oleh pemikiran lain bahwa dalam menjalankan kekuasaannya penguasa tidak boleh menyentuh apa yang menjadi hak milik rakyatnya.

Pemerintahan Republik Indonesia yang  tengah berkuasa sekarang ini termasuk para koalisinya sangat Machiavellian dalam berkuasa. Begitu banyaknya tindakan represif pemerintah terhadap rakyat (kekejaman militer terhadap demonstran, korupsi yang beranak pinak, terorisme dan penglihan isyu lainnya). Tetapi tidak seluruh pemikiran politik Machiavelli dianut, sebab begitu banyak pelanggaran terhadap hak-hak rakyat. Hak akan penghidupan yang layak, hak akan pendidikan, hak asai manusia dan hak hidup lainnya yang semakin diperparah oleh rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kembali ke partai Golkar sebagai partai koalisi Pemerintah yang tengah berkuasa. Di mana posisi sesungguhnya dari partai politik tersebut? Mendukung kenaikan harga BBM atau menolak kenaikan harga BBM bersubsidi? Pertanyaan ini jelas akan terjawab setelah paripurna pada hari ini di parlemen. Hipotesis yang ada sekarang ini adalah BBM bersubsidi tidak jadi dinaikan. Logikanya jelas bahwa partai PKS dan Golkar yang memiliki bargaining position dan berencana untuk menolak rencana pemerintah menaikan BBM bersubsidi. Will see! >fn<

"QUI DESIDARET PACEM, BELLUM PRAEPARET"

Lelah! Mungkin ini kata yang tepat untuk menggambarkan sebuah kegetiran dan keputusasaan. Lengkingan sura para demonstran menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM pada April medatang membuat pemerintah semakin tuli. Meski glombang demonstarn semakin membeludak jalanan ibu kota, pemerintah tidak bergeming  untuk menarik kembali rencana kenaikan BBM tersebut.

Demi kebaikan siapakah sehingga harga BBM dinaikan? Interpretasi sangat beragam, bergantung ideology politik mana yang engkau anut. Lawan-lawan politik Demokrat akan segera berpendapat bahwa rencana kenaikan harga BBM tersebut akan menguntungkan partai penguasa demi memantapkan posisi pada pemilu mendatang. Perang kata  dan strategy antar partai besar di Indonesia pun sulit terhindarkan.  Rakyat pun ikut terjerat dalam permainan mereka.

Partai politik di Republik ini sedang bersadniwara di depan masyarakat Indonesia. Pernyataan tolak terhadap kenaikan harga BBM oleh partai politik tertentu hanya mencuri  sedikit perhatian rakyat, bahwa masih ada pejabat negera yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Sungguhkah? Ini adalah sebuah pertanyaan besar yang harus digali jawabannya.

Realitas bahwa partai-partai beselingkuh ria (baca:berkoalisi) dengan partai penguasa merupakan sebuah fakta yang harus kita lihat dengan serius dan penolakan kenaikan harga BBM oleh partai yang berselingkuh dengan penguasa adalah sesuatu yang tidak logis tentunya. Jadi bagi saya (tidak tahu menurut anda), penolakan yang disampaikan oleh partai politik yang brselingkuh dengan partai penguasa adalah omong kosong. Partai-partai yang berselingkuh dengan partai penguasa inilah yang juga menjadi otak kenaikan harga BBM.

Penolakan mereka terhadap kenaikan BBM  yang kerap diberitakan media-media belakangan ini adalah sebuah strategy untuk ‘menjinakan bom waktu’ kemarahan rakyat yang mustahil untuk dibendung. Mereka sengaja tampil ke publik sebagai pribadi yang peduli terhadap penderitaan rakyat tapi sesungguhnya mereka-mereka yang menyatakan penolakan itulah yang menjadi arsitek terhhadap kenaikan harga BBM.  

Mereka tampil untuk membetuk sebuah paradigm di tengah masyarakat bahwa masih ada pejabat negara yang peduli tehadap kepentingan rakyatnya. Jelas, ini merupakan sebuah kebohongan besar para elit politik. Jangan terkecoh, sebab mereka tidak mengatakan itu denga kesungguhan hati. Mereka tidak pernah memikirkan rakyat dengan sebuah pemikiran yang bijak. Bagi politisi di Indonesia sekarang ini, rakyat itu tidak lebih dari sekedar objek pemilihan umum (pemilu) dan setelahnya who cares.

Bagaimana dengan partai politik yang tidak berkoalisi dan memiliki sikap jelas terhada penolakan kenaikan harga BBM? Mereka adalah pahlawan kesiangan yang tidak bisa berbuat banyak untuk membantu masyarakat. Partai-partai itu juga memiliki kepentingan menjelang  pilpres 2014 dan tujuan mereka menyatakan sikap penolakan ini adalah tidak lebih dari Pilpres 2014.

Jadi, sebagai masyarakat yang dalam hal ini jelas dirugikan oleh kebijakan idiot para penguasa, tidak ada alasan untuk tinggal diam. Kerahkan segala daya untuk meruntuhkan ketidakadilan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Mengutip Yudhoyono, dalam keluhannya beberapa hari silam; Pemimpin mana yang mau melihat rakyatnya menderita, toh kenaikan harga BBM ini memiliki logika yang baik untuk kebaikan masyarakat luas.

Hati-hati, jelas di sini ada serigala dan singa Machivellian yang akan bermain dengan rapi. Mereka akan dengan lincah memainkan perannya sebagai penguasa dan juga tidak segan untuk membunuh para demonstarn yang terus menggerogoti rencana tolol ini. Tapi tidak  perlu gentar, rakyat harus menunjukan eksistensinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara yang demokratis dan seharusnya pemerintah menyadari hal ini. Salam Perjuangan! ~FN~